RUANG LINGKUP ADMINISTRASI NEGARA

  RUANG LINGKUP ADMINISTRASI NEGARA

( Sutimin Abdullah)

A.   Ruang lingkup

          Ruang lingkup atau cakupan administrasi negara sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Dikatakan Chandler dan Plano (1988:3) bahwa kehidupan manusia menjadi semakin kompleks maka apa yang akan dikerjakan oleh pemerintahan atau administrasi negara juga semakin kompleks. Untuk mengetahui ruang lingkup administrasi negara maka bisa dikaji dari tulisan-tulisan teoritis dan praktisi administrasi negara yang populer dan dapat dijadikan dasar. 

          Harus diakui bahwa cakupan atau ruang lingkup administrasi negara sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk melihat cakupan atau ruang lingkup praktis administrasi publik dari  suatu negara adalah dengan mengamati jenis-jenis lembaga-lembaga departemen dan non departemen yang ada. Menurut Chandler dan Plano (1988:33) bahwa apabila kehidupan menjadi semakin kompleks permasalahan maka apa yang dikrrja oleh pemerintah atau administrasi negara juga semakin kompleks.

          Buku yang ditulis oleh Nikolaos Henry (1995) memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas (selain perkembangan ilmu administrasi negara itu sendiri) antara lain:

1.      Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.

2.      Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas,  anggaran publik dan manajemen sumber daya menusia.

3.      Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

          Sedangkan James L. Perry dalam Buku “Handbook Of Public administration” (editor 1989) menguraikan bahwa pokok-pokok bahasan administrasi publik terkait:

1.      Tantangan-tantangan administrasi negara dan bagaimana menyesuaikan diri,

2.      Sistem administrasi dan organisasi efektif,

3.      Administrasi negara terkait dengan usaha memperkuat hubungan dengan badan legisllatif, badan-badan yang diangkat dan dipilih oleh rakyat,

4.      Bagaimana menyusun kebijakan dan program sukses,

5.      Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif,

6.      Manajemen sumber daya manusia,

7.      Bagaimana operasi pelayanan publik yang baik,

8.      Bagaimana praktek administrasi publikyang profesional dan etis (beretika).

          Shafritz dan Russel (1997) dalam bukunya “Introduction Public Administration” menggambarkan bab-bab administrasi negara sebagai berikut:

1.      Lingkungan politik dan budaya,

2.      Penerapan reiveting government,

3.      Hubungan antara lembaga pemerintahan,

4.      Perkembangan teori manajemen dan organisasi,

5.     Perilaku organisasi,

6.      Manajerialisme dan kinerja,

7.      Manajemen strategis di sektor publik,

8.      Kepemimpinan dan akuntabilitas

9.      Manajemen personia dan hubungan kerja,

1.      Keadilan sosial,

1.    Manajemen keuangan,

1.    Auditing, accounting, dan avaluasi,

1.      Penghargaan dan etika.

          Terakhir pembentukan dan pengembangan ruang lingkup kajian ilmu administrasi negara juga harus mengikuti tantangan dan masalah yang akan dihadapi administrasi negara di masa depan, menurut Cooper tantangan administrasi publik abad 21 yang akan berdampak pada kajian administrasi negara dan mencakup lima arena yakni, Globalization, Diversirty, the signigficance of limits (environmental, economic, social), the increasing complexity of intergovernmental and intersectoral relations), the important of the public law and legal processes.

          Ruang lingkup ilmu administrasi negara pula dapat diuraikan sebagai berikut:

Dibidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis para pakar pemerintahan, meliputi:

1.      Administrasi pemerintahan pusat

2.      Administrasi pemerintahan negara

3.      Administrasi pemerintahan kecamatan

4.      Administrasi pemerintahan kelurahan

5.      Administrasi pemerintahan desa

6.      Administrasi pemerintahan kotamadya

7.      Administrasi pemerintahan administratif

8.      Administrasi departemen

9.      Administrasi non-departemen

          Dibidang kekuasaan yang banyak ditulis para pakar ilmu politik, meliputi:

1.      Administrasi politik luar negeri

2.      Administrasi politik dalam negri

3.      Administrasi partai politik, posisi masyarakat LSM

4.      Administrasi kebijakan pemerintahan, policy wisdom, kondisi dan peranan pemerintah

          Dibidang peraturan perundang-undangan banyak ditulis para pakar ilmu hukum tata Negara, meliputi:

1.      Landasan idiil

2.      Landasan konstitusional

3.      Landasan operasional

          Dibidang kenegaraan banyak ditulis para pakar ilmu Negara, meliputi:

1.      Tugas dan kewajiban Negara

2.      Hak dan kewajiban Negara

3.      Tipe dan bentu Negara

4.      Fungsi dan prisip Negara

5.      Unsur-unsur Negara

6.      Tujuan Negara dan tujuan Nasional

          Di bidang pemikiran hakiki yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu filsafat, meliputi:

1.      Etika administrasi negara, tata nilai organisasi dan manajemen

2.      Estetika administrasi negara, cinta, rasa, karsa administrator

3.      Logika administrasi negara, disiplin ilmu, sumber daya manusia, hukum administrasi negara

4.      Hakikat administrasi negara, pembentukan system, kultur, struktur

          Dibidang ketatalaksanaan yang banyak ditulis para pakar ilmu administrasi publik, meliputi:

1.      Administrasi pembangunan

2.      Administrasi perkantoran

3.      Administrasi kepegawaian

4.      Administrasi kemiliteran

5.      Administrasi perpajakan

6.      Administrasi pengadilan

7.      Administrasi kepenjaraan

          Administrasi perusahaan, meliputi antara lain:

1.      Administrasi penjualan

2.      Administrasi periklanan

3.      Administrasi pemasaran

4.      Administrasi perbankan

5.      Administrasi perhotelan

6.      Administrasi pengangkutan

B.     Makna Pembelajaran Administrasi Negara

          Lalu makna kata “administrasi” dalam Administrasi Negara itu sendiri apa? Kata “administrasi” dalam Administrasi itu sendiri diambil dari kata’ administration. Chandler & Plano dalam Bukunya The Public Administration Dictionary mengatakan bahwa administrasi adalah proses bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Administrasi Negara berfokus pada penegakan hukum, proses pembuatan akan menerapkan peraturan dan regulasi. , menyelenggarakan kebijakan public. Tujuan administrasi Negara adalah non profot yang ditunjukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, yang berbeda dengan Administrasi Private (swasta) yang bertujuan untuk profit.

          

           Administrasi Negara terkait dengan lembaga-lembaga Negara sebagai pelaksana fungsi eksekutif, legislative, dan yudikatif dalam penyelenggaraan kepentingan publik (Administrasi dalam arti luas). Komponen utama Administrasi Negare: organisasi, personalia dan keuangan yang bertujuan dalam pemecahan masalah dalam ketiga masalah tersebut (Administrasi dalam arti sempit).

Lokus dan Fokusnya:

Lokus                                                                                                                                     - -Pegawai Negeri                                                                                                                  -Organisasi publik                                                                                                                 -Elemen-elemen governance                                                                                                 -Masyarakat (klien, komunitas, warga Negara)

Fokusnya                                                                                                                              -Perilaku Organisasi                                                                                                             -Struktur dan proses organisasi                                                                                             -Manajemen                                                                                                                          -Pengembangan good governance                                                                                        -Sisterm pelayanan publik                                                                                                    -Proses kebijakan publik                                                                                                        -Pembangunan

          Jadi makna “Administrasi” disini lebih mengarah pada kebijakan, pemerintahan dan Negara. Bukan mengarah pada catat-mencatat, kantor ataupun tata usaha. Oleh karena itu di Amerika dan Negara-Negara barat lainnya, makna administrasi sendiri sudah cukup menjelaskan bahwa konotasinya dengan Negara atau public, sehingga tidak lajim digunakan kata Negara  (state) untuk disandingkan dengan kata Administrasi. Misalnya administrative atau administratief saja, kita sering  mendengar istilah Obama Administration (pemerintahan Presiden Obama). Sedangkan di Indonesia, karena pemahaman yang tercermin di masyarakat masih terkutat pada makna perkantoran, tulis-menulis, tata usaha, dan lain-lain, maka kata Negara dibutuhkan untuk menjelaskan bahwa administrasi yang dimaksud mengarah ke kata kunci tersebut(negra).

          Ada juga mengatakan bahwa administrasi Negara disama artikan dengan manajemen pemerintahan. Hal ini dapat diartikan bahwa  administrasi Negara adalah kegiatan yang dilakukan mengelolah, mendayagunakan sumber daya Negara (organisasi, personalia/pegawai negeri, dana dan lain-lain) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan atau untuk mencapai tujuan Negara.

          Disini setidaknya kita tahu bahwa Administrasi publik selalu ada hubunganya dengan kebijakan dan Negara. Apapu yang dibahas dalam Administrasi Publik, entah pembangunan, masalah proyek, masalah social, manajemen, dan lain-lain, ujung-ujungnya kembali ke kebijakan dan Negara. Karena itulah Administrasi Publik bukanlah jurusan yang mencetak mahasiswanya menjadi ahli tata buku, pegawai administrasi dalam perkantoran, namun lebih kepada mencetak mahasiswa menjadi ahli dalam hal public policy, baik itu sebagai pengamat, akademisi, maupun praktisi. Syukur-syukur bias jadi legislator.

          Variasi makna Administrasi Negara dapat dilihat juga dari persepsi orang tentang kata “administrasi Negara” itu sendiri. Ada yang mempersepsikan administrasi Negara sebagai administrasi of public, administrasi for public, administrasi by public.

Administrasi of public                                                                                                    Menunjukkan bagaimana pemerintahan berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa yang selalu aktif dan berinisiatif untuk mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting bagi masyarakat. Masyarakat diperlukan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang dilakukan pemerintah.

Administrasi for public                                                                                                      Dipersepsikan lebih maju dari yang diatas, yaitu pemerintah berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan terhadap publik (service provider). Disini pemerintah sudah lebih responsive atau lebih tanggap apa yang dibutuhkan masyarakat dan mencari cara pemberian pelayanan terbaik untuk publik. Bmeskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah, namun seringkali pemerintah tidak berupaya menolong publik dan besar kemungkinan memberdaya publik.

Administrasi by public                                                                                                 Membawa suatu makna yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandiriandan kemampuan masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan lebih mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berusaha memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus bergantung terus-menerus kepada pemerintah.

Referensi

Dimock & Dimock, 1978. Administrasi Negara. Penerbit; Aksara Baru, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2006. Ilmu Administrasi Publik. Penerbit; PT Rineka Cipta, Jakarta. 

Thoha, Miftah, 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Penerbit; Kencana Prenada  Media Group Jakarta.